Kantor Jasa Konsultan Pajak Darta Consulting – Sebagai Wajib Pajak, Anda perlu mengetahui cara menghitung pajak penghasilan (PPh). Berikut ini akan dijelaskan pengertian pajak penghasilan, subyek dan obyek pajak, serta cara penghitungan pajak penghasilan.

 

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan, perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Dasar Pengenaan pajak ini berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak, penghasilan dari suatu usaha, penghasilan pejabat pemerintahan, pensiun dan pembayaran secara berkala.

Baca juga: Jenis dan Cara Menghitung Pajak PPh Pasal 21

 

Jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan juga tidak hanya memiliki satu ketentuan. Pemungutan pajak penghasilan juga terdiri dari subyek dan obyek pajak.

Subyek Pajak

Subyek pajak diatur di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdiri dari:

1. Pajak pribadi

Pajak pribadi diperuntukkan untuk pribadi atau perseorangan. Pajak pribadi akan ditetapkan jika seseorang yang sudah bertempat di Indonesia selama satu tahun atau memiliki niat untuk menetap di Indonesia. Meskipun warga asing yang belum resmi menjadi WNI, tetapi sudah tinggal di Indonesia selama satu tahun dan memiliki minat untuk menetap, tetap saja dikenakan pajak pribadi.

2. Pajak harta warisan yang belum dibagi

Ketika harta warisan belum dibagi dan masih menghasilkan pendapatan, maka dikenakan pajak. Ketentuan jumlah pajak juga masih dalam jumlah yang sama ketika pemiliknya belum meninggal.

3. Pajak badan

Pajak ini diberlakukan untuk badan yang bertempat atau didirikan di Indonesia. Kecuali unit tertentu yang berhubungan dengan pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Pembentukannya yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  • Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  • Penerimaannya dimasukkan ke dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintahan pusat.
  • Pembukaannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

4. Usaha tetap

Pajak yang diperuntukkan kepada usaha yang dijalankan oleh pribadi. Pajak usaha tetap juga berlaku ketika seseorang yang tidak tinggal di Indonesia, tetapi menjalankan usahanya di Indonesia. Apabila usaha tidak didirikan di Indonesia tetapi menjalankan kegiatan di Indonesia, pajak usaha tetap ini juga berlaku.

Artinya, setiap kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia meskipun tidak didirikan atau tidak membangun perusahaan di Indonesia, tetap diberlakukan pajak. Hal ini karena perusahaan melakukan segala kegiatan usahanya di Indonesia.

Baca juga: Jenis Penghasilan yang Terkena PPh 4 (2) dan Perhitungannya

 

Bukan Subyek Pajak

Bukan subyek pajak diterangkan pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000. Artinya, pihak-pihak ini bukan termasuk Wajib Pajak dan tidak dipungut dana pajak sama sekali. Pihak-pihak tersebut yaitu:

1). Badan perwakilan negara asing.

2). Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat-pejabat lain atau orang-orang dari negara asing yang diperbantukan untuk mengatur organisasi di Indonesia.

3). Organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat Indonesia tidak menjalankan usaha atau organisasi di Indonesia. Organisasi tersebut, seperti WTO, FAO, dan UNICEF.

4). Pejabat perwakilan internasional bukan warga Indonesia yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan pejabat perwakilan tersebut tidak melakukan kegiatan di Indonesia.

 

Obyek Pajak

Obyek pajak untuk pajak penghasilan merupakan ketentuan penambahan ekonomis ketika Wajib Pajak mendapatkan tambahan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berlaku untuk semua Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun luar negeri.

Baca juga: Jasa Konsultan Pajak – Pembuatan Laporan Pajak

Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak mengatur besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sebagai berikut:

  • Sebesar Rp 54 juta untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
  • Sebesar Rp 4,5 juta tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
  • Sebesar Rp 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
  • Sebesar Rp 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga

Perhitungan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (pegawai) adalah:

Penghasilan bersih – PTKP = Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Dari PKP yang diperoleh, kemudian dikenakan tarif pajak sebagaimana diatur dalamPasal 17 UU Pajak Penghasilan, yakni:

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp. 50 juta 5 %
> Rp. 50 juta s/d Rp. 250 juta 15 %
> Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta 25 %
> Rp. 500 juta 30 %

 

Perbedaan perhitungan antara pegawai/karyawan yang telah kawin dan yang belum kawin adalah pada PTKP-nya. PTKP untuk pegawai yang belum kawin adalah Rp 54 juta. Sedangkan untuk pegawai yang telah kawin PTKP-nya menjadi Rp 54 juta ditambah Rp 4,5 juta, sehingga menjadi Rp 58,5 juta.

Contoh:

Jika pegawai telah kawin dan memiliki dua anak, PTKP-nya menjadi:

Rp 54.000.000 + Rp 4.500.000 + (Rp 4.500.000 x 2) = Rp 67.500.000

Jadi, dari perhitungan di atas, harus dihitung PTKP-nya terlebih dahulu kemudian penghasilan bersih dikurangi dengan PTKP tersebut. Hasil pengurangan tersebut adalah PKP. PKP merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

Jumlah PKP Rp 600.000.000

Pajak Penghasilan yang terutang:

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000

25% x Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000

30% x Rp 100.000.000 = Rp 30.000.000

Total: Rp 125.000.000

 

Jasa Konsultan Pajak Wilayah Indonesia

Darta Consulting menyediakan layanan jasa konsultan pajak dan jasa konsultan hukum untuk seluruh wilayah di Indonesia seperti sebagian besar di wilayah Pulau Jawa, yaitu :

Bandung, Banjar, Batu, Bekasi, Blitar, Bogor, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Depok, DKI Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kediri, Madiun, Magelang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Pekalongan, Probolinggo, Salatiga, Semarang, Serang, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Tasikmalaya, Tangerang, Tegal, Yogyakarta.

Selain itu, Darta Consulting juga melayani jasa konsultan pajak dan jasa konsultan hukum untuk wilayah lain di pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, sampai Papua.