Kantor Jasa Konsultan Pajak Darta Consulting – Bulan Ramadan adalah bulan istimewa bagi umat Islam di Indonesia. Salah satu kebahagiaan di bulan suci yang ditunggu-tunggu ini adalah dengan dibagikannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para karyawan di Indonesia. Dalam artikel ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai cara menghitung pajak THR Lebaran.

Baca juga: Cara Menghitung Pajak Penghasilan

 

Dasar Hukum Pemberian THR Lebaran

THR atau Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebelum Hari Raya Keagamaan.

Pemberian THR diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.

Hari Raya Keagamaan di Indonesia yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut adalah Hari Raya Idul Fitri untuk pekerja beragama Islam, Hari Raya Natal untuk Pekerja beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi untuk Pekerja beragama Hindu, Hari Raya Waisak untuk Pekerja beragama Buddha, dan Hari Raya Imlek untuk Pekerja beragama Konghucu.

Baca juga: Jenis dan Cara Menghitung Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016, ada enam poin penting yang perlu diketahui tentang THR Lebaran:

  1. Masa Kerja Pekerja

Masa Kerja

THR

Besaran THR

1 bulan dan <12 bulan

secara terus-menerus

Masa Kerja x Upah 1 Bulan

12

Lebih dari 12 bulan

secara terus-menerus

Upah 1 Bulan

   

THR wajib diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal 1 bulan di perusahaan. Perhitungan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan dan lebih dari 12 bulan berbeda. Jika pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan mendapatkan THR sebesar upah 1 bulan, pekerja dengan masa kerja 1 bulan dan kurang dari 12 bulan mendapatkan THR dengan perhitungan ((masa kerja)/12) x upah 1 bulan.

Definisi “upah” yang digunakan sebagai basis perhitungan THR dapat berbeda-beda sesuai dengan kebijakan perusahaan. Namun pada dasarnya, perusahaan menggunakan salah satu besaran berikut sebagai basis perhitungan THR:

  • Hanya gaji pokok
  • Gaji pokok dan tunjangan tetap
  1. Bentuk THR

THR hanya dapat diberikan dalam bentuk uang rupiah. Dengan kata lain, pemberian THR berupa voucher, paket sembako, parsel, dan hadiah lainnya tidak dihitung sebagai THR.

  1. Waktu Pemberian THR

Pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 hari atau seminggu sebelum Hari Raya Keagamaan berlangsung. Contoh, apabila Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 17 Juni 2017, maka perusahaan harus memberikan THR kepada pekerja maksimal tanggal 10 Juni 2017.

  1. THR bagi Pekerja yang Mengundurkan Diri

Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT/Kontrak) dan Pekerja Kontrak Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) berhak mendapatkan THR jika pemutusan hubungan kerja terjadi 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

  1. Pajak THR

PPh 21 atas THR hanya dikenakan bagi pekerja yang mendapatkan THR di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

Jika pekerja mendapatkan THR kurang dari Rp 4,5 juta, maka pekerja tersebut tidak dikenakan PPh 21 THR.

  1. Sanksi Perusahaan

Sebelum adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang THR, perusahaan tidak dikenakan sanksi apa pun jika tidak memberikan THR kepada pekerja. Namun, setelah adanya peraturan tersebut, perusahaan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5  persen dari total THR yang harus dibayarkan jika tidak memberikan THR kepada pekerja.

Denda yang dimaksud adalah THR yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke pekerja ditambah dengan 5 persen dari total THR yang didapatkan oleh pekerja. Sehingga, perusahaan akan lebih dirugikan secara finansial sebagai sanksi akibat tidak memberikan THR sebagaimana peraturan pemerintah.

Baca juga: Cara Bayar Pajak Online dengan E-Billing

Penghitungan Pajak THR

Contoh:

Bapak Rizal bekerja di PT ABCD dengan penghasilan Rp 7 juta per bulan dan mendapatkan THR Lebaran sebesar Rp 7 juta. Selain itu, Bapak Rizal memiliki istri yang tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga saja dengan memiliki dua anak yang masih sekolah. Lalu, berapa pajak atas penghasilan Bapak Rizal? Dan berapa pajak atas THR-nya Bapak Rizal? Berikut ini penghitungannya:

Pajak atas penghasilan

Penghasilan bruto = 12 x Rp 7.000.000 = Rp 84.000.000

Biaya Jabatan = 5% x Rp 84.000.000 = Rp 4.200.000

Penghasilan Netto = Rp 84.000.000 – Rp 4.200.000 = Rp 79.800.000

PTKP = Menikah (istri tidak bekerja) dan memiliki 2 anak = K/2

PTKP K/2 = Rp 67.500.000 (PTKP yang berlaku saat ini)

Penghasilan Kena Pajak = Rp 79.800.000 – Rp 67.500.000 = Rp 12.300.000

PPh Terutang = 5% x Rp 12.300.000 = Rp 615.000

Jadi PPh terutang Bapak Rizal adalah sebesar Rp 615.000 per tahun.

Pajak atas THR

Gaji Setahun = 12 x Rp 7.000.000 = Rp 84.000.000

THR = Rp 7.000.000

Penghasilan Bruto = Rp 84.000.000 + Rp 7.000.000 = Rp 91.000.000

Biaya Jabatan = 5% x Rp 91.000.000 = Rp 4.550.000

Penghasilan Netto = Rp 91.000.000 – Rp 4.550.000 = Rp 86.450.000

PTKP = Menikah (istri tidak bekerja) dan memiliki 2 anak = K/2

PTKP = K/2 = Rp 67.500.000 (PTKP yang berlaku saat ini)

Penghasilan Kena Pajak = Rp 86.450.000 – Rp 67.500.000 = Rp 18.950.000

PPh Terutang = 5% x Rp 18.950.000 = Rp 947.500

Jumlah PPh Terutang Bapak Rizal adalah Rp 947.500 setahun, dan pada perhitungan sebelumnya diketahui bahwa PPh 21 Bapak Rizal atas penghasilannya saja sebesar Rp 615.000, maka dengan begitu dapat diketahui bahwa penghasilan Bapak Rizal atas THR-nya saja itu sebesar Rp 332.500 (Rp 947.500 – Rp 615.000).