Konsultan Pajak Darta Consulting akan membahas mengenai Jasa Konsultan Pajak Pendampingan Pemeriksaan Pajak, meliputi ; Pengertian Pemeriksaan Pajak, Manfaat Jasa Pendampingan Pemeriksaan Pajak, Tujuan Pemeriksaan Pajak, Jenis Pemeriksaan Pajak, jangka waktu pemeriksaan pajak dan solusi pendampingan pemeriksaan pajak.

 

Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

Jasa Konsultan Pajak Pendampingan Pemeriksaan Pajak

Darta Consulting adalah kantor konsultan pajak jakarta atau jasa konsultan pajak jakarta yang juga menyediakan jasa pendampingan pemeriksaan pajak. Darta Consulting melayani jasa konsultan pajak yang lengkap dan telah dipercaya oleh ratusan klien sejak tahun 2003.

Darta Consulting dapat membantu menyelesaikan masalah perpajakan seperti Jasa kepatuhan pajak, Jasa Perencanaan Pajak ( Tax Planning ), Jasa Telaah Pajak, Jasa Restitusi Pajak, Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak, Jasa Administrasi Pajak, Perpajakan Internasional, dan Jasa Pelatihan Pajak.

 

Manfaat Jasa Pendampingan Pemeriksaan Pajak

  • Membantu Anda menyiapkan data
  • Membantu menganalisa data
  • Mendampingi saat terjadi pemeriksaan
  • Membantu Anda menyelesaikan sengketa pajak
  • Efisiensi waktu

 

jasa pendampingan pemeriksaan pajak

 

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sebagai bagian akhir dari proses pengendalian perpajakan, pemeriksaan pajak penting untuk dilakukan dan memiliki tujuan:

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi:

  1. SPT lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak.
  2. SPT rugi.
  3. SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu Surat Teguran yang disampaikan.
  4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
  5. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi.

Selain itu, pemeriksaan pajak juga memiliki tujuan tambahan yang lainnya, yaitu:

  1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
  2. Penghapusan NPWP.
  3. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP.
  4. WP mengajukan keberatan.
  5. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
  6. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
  7. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil.
  8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
  10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
  11. Pemenuhan informasi negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

 

Jenis Pemeriksaan Pajak

  1. Pemeriksaan Rutin

Sesuai dengan namanya, jenis pemeriksaan ini dilakukan oleh Ditjen Pajak dan merupakan salah satu tugas utama mereka. Setidaknya ada 17 kriteria yang masuk ke dalam Pemeriksaan Rutin.

Beberapa di antaranya adaah SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan yang menyatakan Lebih Bayar serta Rugi Tidak Lebih Bayar.

Lantas, ada juga data prioritas dan/atau alat keterangan, penentuan WP yang tinggal di wilayah terpencil, hingga pemusatan tempat untuk terutang PPN.

  1. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Dalam hal ini, WP akan diperiksa berdasarkan nilai atau skor secara otomatis lewat komputerisasi. Skor tadi mencakup jumlah bobot dari seluruh variabel SPT dengan Rasio Laporan Keuangan Wajib Pajak.

Lantas, variabel lain dengan indikasi akan kemungkinan potensi pajak yang WP belum atau bahkan tidak dilaporkan pun akan masuk ke dalam skor tersebut. Jika skor WP semakin tinggi, maka kemungkinan untuk diperiksa pun akan semakin besar.

  1. Pemeriksaan Khusus

Berdasarkan SE-03/PJ.7/2001, ada tiga kriteria WP yang akan dikenakan Pemeriksaan Khusus. Antara lain WP yang diduga telah melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan, WP yang diadukan oleh masyarakat, serta WP yang masuk ke dalam pertimbangan Ditjen Pajak.

Namun, ada pengecualian di dalam SE-03/PJ.7/2001, yakni WP yang telah melewati Pemeriksaan Sederhana lapangan pada tahun sebelumnya tidak akan dikenakan Pemeriksaan khusus, kecuali WP terkena indikasi pidana.

  1. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

WP yang memiliki lebih dari satu tempat usaha (cabang) akan dikenai jenis pemeriksaan ini. Jenis surat yang dikaitkan meliputi SPT Tahunan PPH 21 dan/atau SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar.

Ada juga SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan/atau SPT Masa PPN yang tidak WP sampaikan selama dua tahun atau tiga bulan dari satu tahun pajak berturut-turut.

Terakhir adalah permintaan yang diajukan dari Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3) WP Domisili dan/atau UP3 WP Lokasi.

  1. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Jenis pemeriksaan ini dilakukan terhadap beberapa tipe pajak tertentu maupun seluruhnya (all taxes) dari WP bersangkutan. Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan data kewajiban pajak lainnya. Pemeriksaan Tahun Berjalan tidak harus terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Pemeriksaan terhadap WP dapat dilakukan sesuai pertimbangan dari Ka Kanwil DPJ, terutama bagi pemungut maupun pemotong pajak PPh Pasal 23 dan 26, PPN, dan PPnBM.

  1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan akan dilakukan saat bukti permulaan ditemukan. Salah satunya adalah bukti yang merujuk pada tindakan pidana dalam bidang perpajakan.

Bukti-bukti tersebut bisa dalam bentuk perbuatan, tulisan, keterangan, maupun benda-benda tertentu. Pemeriksaan akan dilakukan semakin intensif kalau bukti-bukti tadi mengarah pada tindakan pidana sampai dapat memicu kerugian bagi Negara.

 

Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jangka waktu pemeriksaan dibuat secukupnya yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang tediri dari proses pengujian dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak. Keduanya memiliki jangka waktu yang berbeda. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, di bawah ini diuraikan perihal jangka waktu tersebut.

1. Jangka Waktu Pengujian

Jangka waktu ini meliputi:

  1. Pemeriksaan Lapangan, yang dilakukan paling lama 6 bulan, dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya.
  2. Pemeriksaan Kantor, yang dilakukan paling lama 4 bulan, dihitung sejak tanggal WP, wakil, kuasa, atau pegawainya datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan sampai tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya.

Jangka waktu pengujian dapat diperpanjang paling lama 2 bulan, dengan alasan:

  1. Ruang lingkup pemeriksaan diperluas, seperti pemeriksaan satu masa pajak menjadi tahun pajak.
  2. Ada permintaan data kepada pihak ketiga.
  3. Pertimbangan kepala unit pemeriksaan.

Sementara jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan yang berkaitan dengan WP kontraktor kontrak kerja sama pertambangan minyak dan gas bumi, WP satu grup, atau WP yang terindikasi melakukan rekayasa transaksi keuangan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan atau paling banyak 3 kali sesuai kebutuhan.

2. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Pemeriksaan

Baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor dilakukan paling lama 2 bulan, dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada WP, wakil, kuasa, atau pegawainya sampai tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

 


Konsultan Pajak │ konsultan pajak jakarta │ jasa konsultan pajak │ jasa konsultan pajak jakarta │ kantor konsultan pajak │ kantor konsultan pajak jakarta │ Pemeriksaan Pajak


Kantor Konsultan Pajak Indonesia

Darta Consulting menyediakan layanan jasa konsultan pajak jakarta untuk seluruh wilayah di Indonesia seperti sebagian besar di wilayah Pulau Jawa, yaitu :

Bandung, Banjar, Batu, Bekasi, Blitar, Bogor, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Depok, DKI Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kediri, Madiun, Magelang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Pekalongan, Probolinggo, Salatiga, Semarang, Serang, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Tasikmalaya, Tangerang, Tegal, Yogyakarta.

Selain itu, Darta Consulting juga melayani jasa konsultan untuk wilayah lain di pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

 

Kantor Konsultan Pajak di Jakarta

Jl. Pejompongan Raya No 22
Bendungan Hilir Jakarta Pusat
Phone : 021 – 5710777
Fax : 021 – 57903537

 

Kantor Konsultan Pajak di BSD Serpong Tanggerang

Central Business District Bidex Blok C No.11-12-15
Jl. Pahlawan Seribu BSD City SerpongTangerang Selatan, Banten
Phone : 021 – 53164777
Fax : 021 – 5316452