Kantor Jasa Konsultan Pajak Darta Consulting akan membahas mengenai Jasa Konsultan Pajak Pengajuan Restitusi Pajak, meliputi ; Definisi Restitusi Pajak, Tata cara restitusi pajak, serta solusi mengenai pengajuan restitusi pajak.

 

Definisi Restitusi Pajak

Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak. Hak ini timbul apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau apabila terdapat kekeliruan pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Hak ini dapat ditunaikan setelah terlebih dahulu diajukan permohonan kepada Dirjen Pajak.

Kelebihan pembayaran pajak dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu (1) kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang sebagaimana dilaporkan dalam SPT dan (2) terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Baca juga : Jasa Konsultan Pajak – Perhitungan PPN & PPnBM

 

Tata Cara Restitusi Pajak

Bagaimana cara meminta restitusi pajak? Banyak orang mengira bahwa resitusi pajak harus melalui pintu pemeriksaan. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah karena sebelum modernisasi, semua restitusi yang diajukan harus diperiksa.

Sejak berlakunya UU KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, untuk mendapatkan restitusi pajak terdapat tiga pintu yang harus dilalui, yaitu verifikasi, pemeriksaan, dan penelitian.

Tata cara pengembalian atas restitusi pajak adalah sebagai berikut:

  1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
  2. Ditjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan, akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:
    • Untuk PPh, jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
    • Untuk PPN, jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN , maka jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak Keluaran setelah dikurangi Pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut
    • Untuk PPnBM, jika Pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
  1. SKPLB diterbitkan oleh Ditjen Pajak paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
  2. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.
  3. Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, maka wajib pajak akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sampai dengan saat diterbitkan SKPLB.

Baca juga : Presiden Jokowi Imbau Lapor SPT Pajak 2017

 

Jasa Konsultan Pajak Pengajuan Restitusi Pajak

Darta Consulting adalah kantor jasa konsultan pajak (Tax Consultant) yang juga menyediakan jasa konsultan hukum, akuntan publik dan IT solution. Darta Consulting melayani jasa perpajakan yang lengkap dan telah dipercaya oleh ratusan klien sejak tahun 2003.

Darta Consulting dapat membantu menyelesaikan masalah perpajakan seperti Jasa Restitusi Pajak, Jasa kepatuhan pajak, Jasa Perencanaan Pajak ( Tax Planning ), Jasa Telaah Pajak, Jasa Pendampingan Dalam Pemeriksaan, Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak, Jasa Administrasi Pajak, Perpajakan Internasional, dan Jasa Pelatihan Pajak.

 

Kantor Konsultan Pajak Jakarta

Darta Consulting menyediakan layanan jasa konsultan pajak jakarta dan jasa konsultan hukum untuk seluruh wilayah di Indonesia seperti sebagian besar di wilayah Pulau Jawa, yaitu :

Bandung, Banjar, Batu, Bekasi, Blitar, Bogor, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Depok, DKI Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kediri, Madiun, Magelang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Pekalongan, Probolinggo, Salatiga, Semarang, Serang, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Tasikmalaya, Tangerang, Tegal, Yogyakarta.

Selain itu, Darta Consulting juga melayani jasa konsultan pajak dan jasa konsultan hukum untuk wilayah lain di pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Baca juga : Jasa Konsultan Pajak Seluruh Indonesia