Kantor Jasa Konsultan Pajak Darta Consulting akan membahas mengenai Jasa Konsultan Pajak PPN & PPnBM, meliputi ; Pengertian PPN, Objek Pajak PPN, Tarif PPN, Pengertian PPnBm, Objek Pajak PPnBm, Tarif PPnBm, serta solusi untuk menyelesaikan masalah perhitungan dan pelaporan pajak PPN dan PPnBM.

Baca juga : Presiden Jokowi Imbau Lapor SPT Pajak 2017

 

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST).

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Objek Pajak PPN

  1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
  2. Impor barang kena pajak,
  3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
  4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
  5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
  6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Tarif Pajak PPN

Pajak PPN adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor barang kena pajak adalah 0%. Berdasarkan peraturan pemerintah, tarif pajak PPN dirubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

Baca juga : Jasa Konsultan Pajak Seluruh Indonesia

 

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPN BM)

PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

  1. penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
  2. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun fihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

Objek Pajak PPnBM

PPnBM terutang hanya pada dua peristiwa yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah dan pada saat penyerahan BKP tergolong mewah oleh Pabrikan.

BKP yang tergolong mewah yaitu :

  • barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
  • barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
  • pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi; atau
  • barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
  • apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol.

Tarif Pajak PPnBM

Baca juga : Jasa Konsultan Pajak – Tax Compliance atau Jasa Kepatuhan Pajak

 

Jasa Konsultan Pajak PPN & PPnBM

Darta Consulting adalah kantor jasa konsultan pajak (Tax Consultant) yang juga menyediakan jasa konsultan hukum, akuntan publik dan IT solution. Darta Consulting melayani jasa perpajakan yang lengkap dan telah dipercaya oleh ratusan klien sejak tahun 2003.

Darta Consulting dapat membantu menyelesaikan masalah perpajakan seperti Jasa perhitungan dan pelaporan pajak PPN & PPnBM, Jasa kepatuhan pajak, Jasa Perencanaan Pajak ( Tax Planning ), Jasa Telaah Pajak, Jasa Pendampingan Dalam Pemeriksaan, Jasa Restitusi Pajak, Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak, Jasa Administrasi Pajak, Perpajakan Internasional, dan Jasa Pelatihan Pajak.

Kantor Konsultan Pajak Jakarta

Darta Consulting menyediakan layanan jasa konsultan pajak jakarta dan jasa konsultan hukum untuk seluruh wilayah di Indonesia seperti sebagian besar di wilayah Pulau Jawa, yaitu :

Bandung, Banjar, Batu, Bekasi, Blitar, Bogor, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Depok, DKI Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kediri, Madiun, Magelang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Pekalongan, Probolinggo, Salatiga, Semarang, Serang, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Tasikmalaya, Tangerang, Tegal, Yogyakarta.

Selain itu, Darta Consulting juga melayani jasa konsultan pajak dan jasa konsultan hukum untuk wilayah lain di pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.