Konsultan Pajak Darta Consulting – Selain mampu mengerjakan laporan pajak masa dan tahunan, kantor konsultan pajak terbaik sekelas Darta Consulting juga mampu memberikan jasa penyelesaian sengketa pajak terpercaya bagi Anda, karena tidak akan menimbulkan permasalahan baru.

 

Jasa Konsultan Pajak Penyelesaian Sengketa Pajak

Darta Consulting adalah kantor jasa konsultan pajak (Tax Consultant) yang juga menyediakan jasa konsultan hukum, akuntan publik dan IT solution. Darta Consulting melayani jasa perpajakan yang lengkap dan telah dipercaya oleh ratusan klien sejak tahun 2003.

Darta Consulting sebagai salah satu kantor konsultan pajak terbaik di Jakarta memberikan layanan terlengkap dalam menyelesaikan masalah perpajakan Anda, salah satunya adalah jasa penyelesaian sengketa pajak.

 

Kantor Konsultan Pajak Jakarta

Darta Tax Consultant adalah kantor konsultan pajak yang berdiri sejak tahun 2003 dan memiliki layanan perpajakan terlengkap, meliputi :

  • Jasa Konsultasi Perpajakan
  • Jasa SPT Tahunan
  • Jasa Keberatan dan Banding
  • Jasa Restitusi Pajak
  • Jasa Laporan Pajak / Tax Compliance
  • Jasa Pendampingan Pemeriksaan Pajak
  • Jasa Review Pajak / Tax Review
  • Jasa Tax Planning / Perencanaan Pajak

 

Jasa Konsultan Pajak Jakarta

Sebagai Tax Consultant, kami melayani jasa konsultan perpajakan yang meliputi :

  • Konsultan Pajak SPT Tahunan Orang Pribadi / Perorangan
  • Konsultan Pajak SPT Tahunan Badan Usaha / Perusahaan
  • Konsultan Pajak SPT Masa Bulanan Orang Pribadi / Perorangan
  • Konsultan Pajak SPT Masa Bulanan Badan Usaha / Perusahaan
  • Konsultan Pajak Penghasilan PPh Orang Pribadi / Perorangan
  • Konsultan Pajak Penghasilan PPh Badan Usaha / Perusahaan
  • Konsultan Pajak Penghasilan PPh Pemotongan & Pemungutan
  • Konsultan Pajak PPN & PPnBM
  • Konsultan Pajak Hotel
  • Konsultan Pajak Restoran
  • Konsultan Pajak Reklame
  • Konsultan Pajak Hiburan
  • Konsultan Pajak PBB & BPHTB

 

Jasa Konsultan Pajak Indonesia

Darta Tax Consultant melayani jasa konsultansi perpajakan di berbagai wilayah Indonesia, meliputi :

  • Jasa Konsultan Pajak Jakarta: Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat
  • Jasa Konsultan Pajak Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang
  • Jasa Konsultan Pajak Jawa Barat: Bandung, Purwakarta, Cirebon, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, Cimahi
  • Jasa Konsultan Pajak Jawa Tengah: Rembang, Solo, Yogyakarta (Jogja), Brebes, Sumpiuh, Tegal, Temanggung, Slawi, Purwokerto, Semarang, Cilacap, Blora, Kendal, Pekalongan, Purbalingga, Banyumas, Purworejo
  • Jasa Konsultan Pajak Surabaya (SBY), Malang, Madiun, Kediri, Gresik, Sidoarjo, Ngawi, Pamekasa, Pasuruan, Ponorogo, Blitar
  • Jasa Konsultan Pajak Aceh, Lhoksmawe, Sigli
  • Jasa Konsultan Pajak Bali, Denpasar, Buleleng, Gianyar
  • Jasa Konsultan Pajak Kalimantan Timur: Berau, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Kutai
  • Jasa Konsultan Pajak Kalimantan Barat: Pontianak, Sambas
  • Jasa Konsultan Pajak Kepulauan Riau: Batam, Pekanbaru
  • Jasa Konsultan Pajak Nusa Tenggara Barat (NTB): Matarram
  • Jasa Konsultan Pajak Nusa Tenggara Timur (NTT): Labuan Bujo dan Kupang
  • Jasa Konsultan Pajak Sulawesi: Luwuk, Manado, Makassar
  • Jasa Konsultan Pajak Medan, Jambi, Palembang, Padang, Bukit Tinggi, Lampung

 

Selain itu, Darta Consulting juga menyediakan jasa profesional seperti :

 

Untuk informasi lebih lengkap silahkan kunjungi website kami di :
www.dartaconsulting.co.id
atau hubungi marketing kami di :
marketing@darta.co.id
021 – 53164777

 

Pengertian Sengketa Pajak

 

Pengertian Sengketa Pajak

Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Sengketa pajak terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak (WP) dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Dirjend) Pajak. Pengertian sengketa pajak umumnya diawali dari diterbitkannya surat ketetapan pajak atau diterbitkannya surat tindakan penagihan pajak.

Surat ketetapan pajak yang dimaksud meliputi SKPKB, SKPBT, SKPLB dan SKPN. Selain itu, sengketa juga bisa timbul karena adanya pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan UU.

Mengacu pada pengertian tersebut, maka upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan oleh WP adalah keberatan, banding, peninjauan kembali dan gugatan. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Dirjend Pajak. Sementara itu, upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke pengadilan pajak. Khusus untuk upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

Namun demikian, ada upaya hukum dengan nama peninjauan kembali (huruf kecil) yang juga diajukan ke Dirjend Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU KUP.

 

Jasa Keberatan Pajak

 

Jasa Keberatan Pajak

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak.

Objek Pengajuan Keberatan Pajak

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
  3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
  4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
  5. Pemotongan atau Pemungutan oleh  pihak ketiga.

Syarat Permohonan Pengajuan Keberatan :

  1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
  2. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai alasan-alasan yang jelas.
  3. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

  1. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung keKPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
  2. Untuk surat keberatan  yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat),  jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

 

jasa gugatan pajak

 

Jasa Gugatan Pajak

Upaya hukum gugatan berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, definisi gugatan adalah sebagai berikut  “Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Objek Gugatan Pajak

  1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
  2. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;
  3. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP yang berkaitan dengan STP;
  4. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP;

Syarat Pengajuan Gugatan Pajak

  1. Harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
  2. Gugatan juga dapat diajukan selain atas keputusan pelaksanaan adalah dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima keputusan yang digugat.
  3. Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
  4. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan pelaksanaan penagihan.
  5. Dalam mengajukan gugatan juga disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan pelaksanaan penagihan

 

jasa banding pajak

 

Jasa Banding Pajak

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keputusan yang dapat diajukan banding adalah surat keputusan keberatan dalam hal WP belum puas dengan keputusan tersebut.

Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit atau apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, pefeburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Syarat Pengajuan Banding :

  1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
  2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.
  4. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
  5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
  6. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
  7. Selain dari persyaratan sebagaimana di atas; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dlmaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).