Kantor Jasa Konsultan Hukum Darta Consulting- Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya. Banyak faktor yang menyebabkan kasus KDRT terjadi dalam rumah tangga. Untuk itu, Kenali Penyebab Kasus KDRT dan Sanksi Hukumnya berikut ini.

Korban KDRT lebih cenderung dialami oleh perempuan, tetapi dalam Undang-Undang KDRT, korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 ayat 3 UU KDRT menjelaskan, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dapat menjadi korban bisa saja suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapa pun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.

Koordinator Bidang Pemantauan Komisi Nasional Perempuan, Dewi Ayu Kartika Sari mengatakan, KDRT selalu menjadi kasus terbanyak yang diadukan setiap tahun. Menurut Dewi, jumlah kasus KDRT yang diadukan selama tahun 2017 sekitar 300 ribu kasus.

Menurut Dewi, KDRT selalu jadi kasus yang terbanyak. Alasan utamanya karena di Indonesia masih ada budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Selain budaya patriarki, pendidikan gender juga menjadi faktor tingginya kekerasan terhadap perempuan. Ketimpangan relasi gender dalam keluarga juga menjadikan KDRT terus menerus terjadi dan semakin besar jumlahnya sejak 10 tahun terakhir.

Kasus KDRT

Dia juga mengatakan, mayoritas yang menjadi korban dalam KDRT adalah perempuan, khususnya istri. Namun, dampak dari kasus KDRT bisa meluas, bukan hanya pada istri tapi juga pada anak-anak dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dari total 648 pengaduan, ada 308 kasus KDRT. LBH APIK mencatat, kasus KDRT lebih tinggi 47,53 persen dari kasus lainnya.

Baca Juga : ‌Konsultan Hukum dan Jasa Pengacara Kasus Perdata

Tindakan Hukum Kasus KDRT

Kasus KDRT

Pengaturan hukum mengenai KDRT diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Banyak lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran, dan sebagainya), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman, dan sebagainya), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.

Tindakan hukum apabila terjadi KDRT sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU KDRT, bahwa korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU KDRT yang berbunyi: Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
2. Memberikan perlindungan kepada korban
3. Memberikan pertolongan darurat
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta (Pasal 44 ayat 1 UU KDRT). Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta (Pasal 44 ayat 4 UU KDRT).

Untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan (Pasal 51 dan 52 UU KDRT), yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya).

Baca Juga : Sanksi Hukum Bagi Para Pelakor

Penyebab Kasus KDRT

Kasus KDRT

1. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleran.

2. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

3. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

5. Budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.

6. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.

7. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.

8. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.

9. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orangtua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.

10. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak- pihak yang terkait yang kurang menyosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus KDRT pun, banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele.

11. Masalah budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orangtua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri dapat mempengaruhi dampak timbulnya KDRT.

12. Faktor internal. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu, karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga.

Perlindungan dan Hak Korban KDRT

Kasus KDRT

UU KDRT juga telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban KDRT, perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 10 UU KDRT yang memberikan perlindungan sebagai berikut:

  • Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
  • Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
  • Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
  • Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Pelayanan bimbingan rohani

Perlindungan terhadap korban KDRT harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, karena hal ini sangat berhubungan dengan hak asasi manusia.

Banyaknya kasus KDRT yang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga di Indonesia hendaknya mendapat perhatian yang lebih intensif lagi. Istilah “keluarga” mengacu pada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang bersifat pribadi dan sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan di luar rumah. Keluarga juga berarti tempat dimana anggota keluarga bisa merasakan eksistensinya dalam keadaan damai, aman, dan tenteram. Namun ironisnya, keluarga bisa berpotensi sebagai “pusat terjadinya kekerasan” dimana anggota keluarga bisa menjadi sasaran kekerasan. Hindari kekerasan dalam rumah tangga!