Kantor Jasa Konsultan Pajak Darta Consulting- Seiring perkembangan dunia teknologi dan maraknya pengguna internet serta media sosial menjadi alasan mengguritanya bisnis online di Indonesia. Target pasar usia produktif semakin meningkat dengan sebagian besar mengakses media sosial. Di balik menggiurnya bisnis online ini, penting bagi para pebisnis untuk mengetahui dan mentaati tentang aturan pajak bisnis online dan UMKM .

Secara regulasi, tidak ada perbedaan aspek perpajakan antara transaksi e-commerce dengan perdagangan konvensional, karena status obyek pajaknya sama. Untuk pajak penghasilan (PPh), obyek pajaknya adalah penghasilan itu sendiri, baik yang didapat secara transaksi online maupun offline, di mana ketentuannya adalah bahwa setiap tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, maka harus dikenakan pajak penghasilan.

Selain itu, penjual juga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), karena termasuk dalam kategori penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak di daerah pabean wilayah hukum NKRI. Yang membedakan sistem pajak online atau e-commerce dengan toko retail adalah sarana atau medianya.

Baca Juga : Jasa Konsultan Pajak – Wajib Pajak Badan / Perusahaan

 

Pengertian Bisnis Online dan UMKM

1. Pengertian Bisnis Online

Bisnis Online adalah sesuatu aktifitas bisnis baik jasa maupun produk yang ditawarkan melalui media internet mulai dari negoisasi hingga kegiatan transaksinya, seperti menjual software, ebook dan sejenisnya tanpa harus bertatap muka dengan customer. Namun, tidak sebatas itu saja, bisnis online kini lebih kepada cara para pengusaha dan marketing untuk memasarkan suatu produk atau jasa melalui media internet.

Pemilik bisnis online pun tidak selalu harus memiliki produk atau jasa sendiri, tapi juga bisa menjadi reseller, dropship, melakukan affiliate marketing maupun sekedar menjadi influencer.

2. Pengertian UMKM

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. Rp 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. Rp 300 juta rupiah.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Rp 50 juta – Rp 500 juta, kriteria Omzet: Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar rupiah.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta – Rp 10 Miliar, kriteria Omzet: >Rp 2,5 Miliar – Rp 50 Miliar rupiah.

Baca juga : ‌Jasa Konsultan Pajak – Pembuatan Laporan Pajak

 

Aturan Pajak Bisnis Online UMKM

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak penghasilan.

Pada saat Anda mendaftarkan perusahaan atau badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat usaha Anda berdomisili, maka akan mendapatkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar.

Tergantung pada jenis transaksi yang Anda lakukan dan jumlah omzet usaha Anda dalam setahun. Sekurangnya Anda perlu membayar pajak-pajak berikut :

  1. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan, dll)
  2. PPh Pasal 21 (jika memiliki pegawai)
  3. PPh Pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa)

 

PPH Final 1% untuk Bisnis UKM

Berbeda dengan halnya karyawan yang memiliki PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak bila memiliki gaji per bulan kurang dari 32 juta per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau perusahaan adalah PPh Final.

PPH Final ini merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Final, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Jadi semua transaksi penjualan Anda per bulan harus dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan 1%.

Pada tanggal 15 setiap bulannya, Anda harus membayarnya ke kas negara. Setelah membayarnya, Anda akan mendapatkan bukti bayar pajak atau NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara).

Nah, bagi para pebisnis online tak perlu repot mengurus pajak bisnis online dan UMKM, karena salah satu perusahaan jasa konsultan pajak, DME Consultant dapat membantu Anda dalam menangani urusan perpajakan. Dengan demikian Anda tetap bisa fokus dalam menjalankan bisnis, agar bisnis online Anda bisa terus berkembang dan maju.

Baca Juga : Mengenal Para Partner Konsultan Pajak Darta Consulting