Konsultan Hukum Darta Consulting – Perceraian adalah suatu hal yang tidak diharapkan dalam sebuah pernikahan. Namun jika Anda terpaksa harus melakukan perceraian, maka konsultan hukum Darta Consulting dapat memberikan Jasa Pengacara Konsultasi Hukum Perceraian Jakarta yang terbaik dan terpercaya, seperti berikut.

 

Pengertian Perceraian

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Baik pasangan Muslim maupun pasangan non-Muslim wajib melakukan perceraian di depan Pengadilan yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim dan Pengadilan Negeri untuk Pasangan non-Muslim. Namun, ada perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan Muslim dan non-Muslim.

 

 

Jasa Konsultasi Hukum Perceraian

Konsultan Hukum selain dapat mendampingi para pihak yang beracara, ia juga dapat menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai terkait dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang ditimbulkan oleh keputusan untuk bercerai

Darta Consulting dapat membantu Anda dalam memberikan pendampingan dan konsultasi hukum terkait proses perceraian yang mencakup beberapa hal, yaitu :

  1. Konsultasi dan Mediasi Pernikahan
  2. Konsultasi Perceraian
  3. Konsultasi Hak Asuh Anak
  4. Konsultasi Harta Gono Gini atau harta bersama
  5. Konsultasi Harta dan Hak Waris
  6. Konsultasi Hibah dan Wasiat

 

pengacara perceraian

 

Alasan Perceraian dalam Hukum Indonesia

Pada Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP 9/1975 adalah sebagai berikut.

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

 

 

Gugatan Perceraian dalam Hukum di Indonesia

Perceraian termasuk perkara perdata yang diawali dari adanya gugatan dari penggugat. Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Dalam hal ini gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg).

Perceraian dan gugatan perceraian dalam konteks hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (khusus mengatur perceraian pasangan Muslim). Berdasarkan UU dan peraturan tersebut terdapat tiga jenis gugatan perceraian, yaitu

  1. Gugat talak dari seorang suami Muslim kepada istrinya yang Muslim melalui Pengadilan Agama;
  2. Gugat cerai dari seorang istri Muslim kepada suaminya yang Muslim melalui Pengadilan Agama
  3. Gugat cerai dari seorang suami/istri kepada pasangannya melalui Pengadilan Negeri.
  4. Gugatan perceraian secara resmi harus disampaikan melalui surat pemberitahuan atau surat gugatan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Isi atau materi gugatan terdiri atas hal-hal berikut ini.

Syarat administrasi umum yang harus dipenuhi penggugat, yaitu

  1. surat nikah asli;
  2. fotokopi surat nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisasi;
  3. fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) terbaru penggugat;
  4. fotokopi kartu keluarga (kk);
  5. surat gugatan cerai sebanyak tujuh rangkap;
  6. panjar biaya perkara.

Adapun syarat khusus, yaitu

  1. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-cuma);
  2. surat izin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  3. duplikat akta nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA);
  4. fotokopi akta kelahiran anak dibubuhi materai, jika disertai gugatan hak asuh anak.
  5. Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada di luar negeri selama persidangan, penggugat dapat menggunakan jasa advokat atau surat kuasa insidentil.
  6. Hal-hal lain yang perlu diantisipasi untuk perlengkapan persyaratan gugatan yaitu apabila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan juga gugatan terhadap harta bersama. Untuk itu, perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah (apabila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain atas nama penggugat.

 

 

Konsultan Hukum Perceraian Jakarta

Konsultan Hukum Darta Consulting adalah lawfirm atau jasa pengacara dan konsultan hukum Jakarta yang membantu Anda dalam memberikan ; Layanan Konsultasi Hukum, Pengacara Penanganan Kasus, Draft & Analisa Perjanjian, Layanan Pendapat Hukum, Pendampingan Hukum dan Layanan Perwakilan Pengadilan.

Bidang praktik yang kami tangani yaitu ; kasus pidana umum, Kasus Pidana Khusus, Perkara Perdata Umum, Pertanahan & Property, Perkawinan & Cerai, Keluarga & Warisan, Bisnis & Perusahaan

 

Konsultan Hukum Peceraian Jakarta

Jasa Konsultan Hukum Jakarta

Darta Consulting adalah kantor jasa konsultan hukum atau kantor pengacara jakarta yang juga menyediakan jasa konsultan pajak, akuntan publik dan IT Solution. Kami menyediakan jasa legal yang lengkap dan telah dipercaya oleh ratusan klien sejak tahun 2013

Darta Consulting dapat membantu menyelesaikan masalah hukum dan legal seperti Kasus Pidana Umum, Kasus Pidana Khusus, Perkara Perdata Umum, Kasus Pertanahan & Property, Kasus Perkawinan dan Cerai, Kasus Keluarga & Warisan, serta legal untuk Bisnis & Perusahaan

 

Konsultan Hukum Indonesia

Darta Consulting menyediakan layanan jasa konsultan hukum atau jasa pengacara untuk seluruh wilayah di Indonesia seperti sebagian besar di wilayah Pulau Jawa, yaitu :

Bandung, Banjar, Batu, Bekasi, Blitar, Bogor, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Depok, DKI Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kediri, Madiun, Magelang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Pekalongan, Probolinggo, Salatiga, Semarang, Serang, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Tasikmalaya, Tangerang, Tegal, Yogyakarta.

Selain itu, Darta Consulting juga melayani jasa konsultan hukum untuk wilayah lain di pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

 

Kantor Pengacara (Law Firm) di Jakarta

Jl. Pejompongan Raya No 22
Bendungan Hilir Jakarta Pusat
Phone : 021 – 5710777
Fax : 021 – 57903537

 

Kantor Pengacara di BSD Serpong Tanggerang

Central Business District Bidex Blok C No.11-12-15
Jl. Pahlawan Seribu BSD City SerpongTangerang Selatan, Banten
Phone : 021 – 53164777
Fax : 021 – 5316452