Kantor Jasa Konsultan Hukum Darta Consulting- Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tak beberapa lama akan digelar. Sebanyak 14 partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu turut meramaikan pemilihan presiden (pilpres) ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal kampanye partai politik pemilu 2019. Selain itu, pada pemilu kali ini KPU larang Parpol kampanye di media masa.

Pemilu 2019

Dalam masa kampanye ini, KPU membuat sejumlah aturan. Di antaranya melarang kampanye di media massa. Aturan baru soal masa kampanye Pemilu 2019 diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan aturan tersebut, KPU melarang parpol berkampanye di media massa, baik elektronik maupun cetak. Aturan ini diperuntukkan bagi partai-partai peserta Pemilu 2019 selama masa jeda kampanye, sejak 17 Februari hingga 22 September 2018. Masa kampanye akan dimulai pada 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019, serta pemungutan suara pada 17 April 2019.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya meminta parpol peserta Pemilu 2019 mematuhi peraturan kampanye. Parpol diminta tidak keberatan mematuhi aturan larangan penayangan iklan kampanye di media massa.

Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ancaman pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000,000. Larangan lainnya diatur dalam pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Ancamannya paling lama dua tahun kurungan penjara dan denda paling banyak Rp 24.000.000.

Baca Juga : Kenali Penyebab Kasus KDRT dan Sanksi Hukumnya

Peran Media Massa

Media massa sebagai ujung tombak pemberitaan dalam dan luar negeri menjadi unsur yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Media massa memiliki beberapa peran.

1. Pemberi informasi
Informasi yang disampaikan adalah tentang fakta, gagasan, atau hasil pikiran seseorang. Orang yang menikmati berita di televisi atau koran adalah mereka yang menginginkan informasi.

2. Mendidik
Dalam hal politik, media massa berusaha memberikan pencerdasan politik dan menyadarkan masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden.

3. Menghibur
Hal ini dapat kita temukan dalam acara-acara televisi kebanyakan, seperti reality show, acara musik, film ataupun sinetron.

4. Mempengaruhi
Media massa yang benar-benar independen dan bebas dapat memberikan pengaruh dan melakukan kontrol sosial, baik itu terhadap penguasa maupun masyarakat.

Baca Juga : ‌Konsultan Hukum dan Jasa Pengacara Kasus Perdata

Sarana Kampanye Pemilu 2019

Salah satu rangkaian kegiatan dalam pesta demokrasi adalah masa kampanye. Partai politik sibuk mengkampanyekan calon yang diusungnya agar dapat dipilih masyarakat.

Kampanye dalam pemilu pada dasarnya dianggap sebagai suatu ajang berlangsungnya proses komunikasi politik tertentu, yang sangat tinggi intensitasnya. Ini dikarenakan dalam proses kampanye pemilu, interaksi politik berlangsung dalam tempo yang meningkat. Setiap peserta kampanye berusaha meyakinkan para pemberi suara/konstituen, bahwa kelompok atau golongannya adalah calon-calon yang paling layak untuk memenangkan kedudukan.

Dalam upaya mengkampanyekan “jagoannya”, parpol menggunakan media massa sebagai sarana kampanye agar dapat menjaring pemilih. Media massa baik cetak (surat kabar dan majalah) maupun elektronik (radio, televisi, dan media online) dijadikan saluran untuk beriklan politik.

Iklan merupakan suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempersuasi para pendengar, pemirsa, dan pembaca agar mereka memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu yang dikomunikasikan melalui media massa.

Iklan kampanye melalui media massa, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kemenangan suatu partai atau calon dalam pemilu. Sehingga mereka menggunakan media massa untuk mempengaruhi audiens.

Pemilu 2019

Marketing Politik

Marketing politik adalah analisis, perencanaan, implementasi dan kontrol terhadap politik dan program-program pemilihan yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran hubungan yang menguntungkan antara partai dan pemilih demi tujuan untuk mencapai political marketers objectives.

Konsep marketing politik bukanlah hal baru dalam dunia politik, baik di dalam negeri maupun di negara-negara lain. Pada dasarnya marketing politik merupakan aktivitas pemasaran jenis komoditas tertentu, yaitu “gagasan politik”.

Gagasan politik dapat berupa gagasan dari seorang tokoh politik, atau partai politik tertentu. Dunia politik kini begitu akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Kepercayaan terhadap partai politik atau kandidat menjadi sangat mahal, karena itulah pemilih akan memberikan hak suaranya. Dengan demikian menjadi konsen partai politik maupun kandidat untuk meyakinkan masyarakat.

Marketing politik menjadi sangat penting dalam rangka menjajakan partai politik dan kandidat seakan sebagai komoditas yang dipoles dan dicitrakan sangat menarik dan unggul, serta mempengaruhi emosi masyarakat sebagai pemilih.

Baca Juga : Sanksi Hukum Bagi Para Pelakor

Tujuan Marketing Politik

  • Untuk menanggulangi rintangan aksesibilitas
  • Memperluas pembagian pemilih
  • Meraih kelompok sasaran baru
  • Memperluas tingkat pengetahuan publik
  • Memperluas preferensi/prioritas program partai atau kandidat
  • Memperluas kemauan dan maksud untuk memilih

Menjelang Pemilu 2019, para peserta partai politik akan memanfaatkan masa kampanye untuk merebut hati pemilih. Dalam berkampanye, partai politik menggunakan media massa sebagai sarana kampanye politik.

Media massa berpengaruh sangat besar bagi pemenangan dalam pemilu. Komunikasi politik lebih efektif melalui media massa, karena pesan yang disampaikan akan serentak diketahui oleh orang banyak di segala penjuru dan juga dapat diulang-ulang penayangannya. Persepsi, interpretasi, maupun opini publik mudah dipengaruhi lewat iklan maupun berita dalam media.

Namun demikian, tema iklan kampanye politik yang ditayangkan harus lebih menonjolkan isu dan program parpol agar dapat mencerdaskan publik, serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih.