Kantor Jasa Konsultan Pajak Darta Consulting – Terdengar cukup asing bagi kita ketika berbicara soal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21, PPh 23 dan lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai perhitungan SPT pajak tahunan kurang bayar.

PPh Pasal 29 hanya akan dibayarkan satu kali dalam satu tahun pajak dan berbeda dengan PPh lainnya yang biasa dihitung dan dibayarkan setiap bulannya (jika ada). Dalam artian, PPh Pasal 29 akan dilaporkan ketika Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan hendak melaporkan SPT Tahunan.

Baca juga: Perbedaan SPT Pajak Masa dan SPT Pajak Tahunan

Menurut Undang Undang (UU) No 36 Tahun 2008, pajak penghasilan (PPh) Pasal 29 adalah:

PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) harus memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Jika tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret tahun berikutnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April tahun berikutnya bagi Wajib Pajak Badan.

Apabila diakhir perhitungan SPT Tahunan (baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan), mendapatkan adanya PPh kurang bayar (PPh 29), maka Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar kekurangan pajaknya terlebih dahulu sebelum pada pelaporan SPT Tahunan.

Hal ini dikarenakan salah satu syarat lengkap yang harus dipenuhi sebelum pada pelaporan SPT Tahunan yaitu harus adanya bukti bayar PPh Pasal 29 terlebih dahulu.

Baca juga: Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Tarif untuk PPh Pasal 29:

  1. PPh 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

PPh 29 = PPh yang masih terutang – PPh 25 yang sudah dilunasi

  1. PPh 29 Wajib Pajak Badan

PPh 29 = PPh terutang – Angsuran PPh 25

Untuk membedakan kedua pasal tersebut, ada kata kunci yang dapat mempermudah Wajib Pajak dalam perbedaannya.

Pada PPh Pasal 29 kata kuncinya adalah PELUNASAN, dalam artian PPh Pasal 29 merupakan kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak (kekurangan bayar pajak setelah dikurangi pajak-pajak lainnya).

Sedangkan kata kunci untuk PPh Pasal 25 adalah ANGSURAN dalam artian PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak setiap bulannya, dan pada tahun berikutnya dapat digunakan Wajib Pajak sebagai pengurang pajak sebelum didapat angka untuk PPh Pasal 29.

Contoh keterkaitannya PPh Pasal 29 dengan PPh Pasal 25 dengan studi kasus di bawah ini:

Studi Kasus PPh Pasal 25 dan Pasal 29 pada Orang Pribadi

Diketahui beberapa data berikut:

  • Gaji Anton 1 Tahun: Rp 129.000.000
  • THR: Rp 11.000.000
  • PTKP: (K/0) = Rp 58.500.000
  • Penghasilan Neto: Rp 134.000.000
  • PPh 21 yang telah dipotong perusahaan: Rp 6.325.000
  • Penghasilan lain-lain: Rp 45.000.000
  • Angsuran PPh Pasal 25 (Tahun 2015): Rp 6.398.000

Dari perhitungan di atas, sudah diketahui bahwa PPh Pasal 29 (KB) Anton yang harus dibayarkan sebelum pada pelaporan SPT Tahunan adalah sebesar Rp 352.000, dan PPh Pasal 25 (Angsuran) untuk tahun berikutnya adalah sebesar Rp 562.000.

Baca juga: 6 Cara Tepat Memilih Konsultan Pajak SPT Tahunan

Studi Kasus PPh Pasal 25 dan Pasal 29 pada Badan

CV ABC adalah CV yang bergerak di bidang garmen dengan memproduksi pakaian pria wanita dari anak-anak hingga dewasa. Dalam penjualannya tersebut, CV ABC memasukannya kepada swalayan-swalayan besar serta membuka konter sendiri di beberapa mall.

Selain itu, juga CV ABC ada melakukan penjualannya ke luar negeri, yaitu ke Dubai dan Jepang (ekspor). Adapun data-data yang dimiliki oleh CV ABC (mengacu pada tahun pajak 2016):

Penjualan Bersih

= Penjualan Lokal + Penjualan Ekspor

= Rp 53.342.650.000 + Rp 16.275.000.000

= Rp 69.617.650.000

Harga Pokok Penjualan (HPP)

= Persediaan Awal + Pembelian – Persediaan Akhir

= Rp 1.007.955.828 + (Rp 43.357.189.324,62 + Rp 4.057.482.493,84) – Rp 2.103.620.300

= Rp 46.319.007.346,46

 Total Biaya Produksi Tidak Langsung = Rp 6.972.165.831,63

Harga Pokok Produksi

= Pemakaian Bahan Baku + Biaya Produksi Tidak Langsung

= Rp 46.319.007.346,46 + Rp 6.972.165.831,63

= Rp 53.291.173.178,09

Harga Pokok Penjualan (HPP) = Rp 47.888.472.028,59

Laba Kotor

= Penjualan Bersih – HPP

= Rp 69.617.650.000 – Rp 47.888.472.028,59

= Rp 21.729.177.971,41

Biaya Administrasi dan Umum = Rp 20.534.540.086,20

Laba Rugi Operasi

= Laba Kotor – Biaya

= Rp 21.729.177.971,41 – Rp 20.534.540.086,20

= Rp 1.194.637.885,21

Laba Rugi Sebelum Koreksi Fiskal

= Laba Rugi Operasi + Pendapatan Lain – Biaya lain

= Rp 1.194.637.885,21 + Rp 25.261.844,13 – Rp 285.923.426,73

= Rp 933.976.302,61

 Koreksi Fiskal

= Biaya Telepon Pegawai (50%)

= 50% x Rp 7.425.000

= Rp 3.712.500

Dari data yang ada di atas, maka mari hitung berapa besarnya PPh Pasal 29 yang harus dibayarkan CV “ABC” dan berapa PPh Pasal 25 atas angsurannya?

Laba Rugi Sebelum Pajak

= Rp 933.976.302,61 + Rp 3.712.500

= Rp 937.688.802,61 (dibulatkan Rp 937.688.000)

Dikarenakan penghasilan CV ABC dalam setahun lebih dari Rp 50 miliar, maka perhitungannya adalah menggunakan tarif 25% = Rp 937.688.000 x 25% = Rp 234.422.000

PPh Pasal 29

= Rp 234.422.000 – Rp 168.982.456 (angsuran PPh 25)

= Rp 65.439.544

Angsuran PPh Pasal 25

= Rp 234.422.000 : 12

= Rp 19.535.166,67 (dibulatkan Rp 19.535.000)

Kesimpulan PPh Pasal 29

  1. CV ABC pada pelaporan pajak tahunan tahun pajak 2016, dengan diperolehnya data-data di atas, maka CV ABC memiliki kurang bayar sebesar Rp 439.544 yang harus dibayarkan sebelum pelaporan SPT Tahun 2016 ini dilaporkan (akhir April tahun berikutnya, jika tidak adanya penundaan).
  2. Dari perhitungan di atas, CV ABC diketahui PPh Pasal 25 atas angsuran sejak berakhirnya pelaporan ini adalah sebesar Rp 535.000 per bulan. Angsuran ini nantinya akan menjadi pengurang untuk kurang bayar pada pelaporan SPT Tahun selanjutnya, dan untuk meringankan pembayaran pajak CV ABC.

 

Kantor Konsultan Pajak Wilayah Indonesia

Darta Consulting menyediakan layanan jasa konsultan pajak dan jasa konsultan hukumuntuk seluruh wilayah di Indonesia seperti sebagian besar di wilayah Pulau Jawa, yaitu:

Bandung, Banjar, Batu, Bekasi, Blitar, Bogor, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Depok, DKI Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kediri, Madiun, Magelang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Pekalongan, Probolinggo, Salatiga, Semarang, Serang, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Tasikmalaya, Tangerang, Tegal, Yogyakarta.

Selain itu, Darta Consulting juga melayani jasa konsultan pajak dan jasa konsultan hukum untuk wilayah lain di pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.