Kantor Jasa Konsultan Pajak Darta Consulting – Bagi para Wajib Pajak (WP) yang telah memiliki penghasilan diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahunnya. Anda akan dikenakan sanksi jika tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak.

Jenis Kewajiban Wajib Pajak

  • Melaporkan masa SPT Bulanan Pajak
  • Melaporkan masa SPT Tahunan Pajak (terdiri dari PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21)
  • Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya

 

Baca juga: Perhitungan SPT Pajak Tahunan Kurang Bayar

 

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Jangan sampai Anda terlambat ataupun tidak melaporkan SPT, karena waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh ada batasnya.

Ini adalah batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk PPh 21 (Orang Pribadi) dan PPh 22 (Badan Usaha), yaitu:

  • Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret.
  • Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 April.

Sanksi bagi Wajib Pajak yang Tak Lapor SPT Tahunan

Berdasarkan ketentuan UU No 28/2007 perubahan ketiga atas UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya adalah sebagai berikut:

  • Seorang Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 21 akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.
  • Bila Wajib Pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.
  • Sanksi administrasi untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 500.000.
  • Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp 100.000

 

Baca juga: Perbedaan SPT Pajak Masa dan SPT Tahunan Pajak

 

Yang Tidak Kena Sanksi jika Tak Lapor SPT Tahunan Pajak

Menurut aturan, ternyata pemerintah memberikan kemudahan khusus dengan tidak memberikan sanksi administrasi berupa denda bila Wajib Pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh, yaitu:

  1. Orang yang sudah meninggal
  2. Orang yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
  3. Orang yang berstatus warga negara asing (WNA) yang tidak lagi tinggal di Indonesia
  4. Bentuk usaha tetap yang tidak lagi melakukan kegiatannya di Indonesia
  5. Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tapi belum dibubarkan sesuai ketentuan berlaku
  6. Orang yang mengalami musibah bencara, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuagan (PMK)
  7. Orang yang dalam keadaan mengalami kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom, atau aksi terorisme, perang antarsuku, maupun kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan

 

Baca juga: 6 Cara Tepat Memilih Konsultan Pajak SPT Tahunan

 

Hindari Terkena Sanksi SPT Tahunan Pajak

Untuk menghindari sanksi jika tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak, Anda dapat melakukannya dengan mudah melalui online. Dengan demikian, tidak membutuhkan waktu lama hanya untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Anda.

Kantor Konsultan Pajak Wilayah Indonesia

Darta Consulting menyediakan layanan jasa konsultan pajak dan jasa konsultan hukum untuk seluruh wilayah di Indonesia seperti sebagian besar di wilayah Pulau Jawa, yaitu :

Bandung, Banjar, Batu, Bekasi, Blitar, Bogor, Cilegon, Cimahi, Cirebon, Depok, DKI Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kediri, Madiun, Magelang, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Pekalongan, Probolinggo, Salatiga, Semarang, Serang, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Tasikmalaya, Tangerang, Tegal, Yogyakarta.

Selain itu, Darta Consulting juga melayani jasa konsultan pajak dan jasa konsultan hukum untuk wilayah lain di pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.